AD ISTMI (v.2005)

AD ISTMI (v.2005)

 

PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR ISTMI

 

 

 

 

 

 

IKATAN
SARJANA
TEKNIK INDUSTRI DAN
MANAJEMEN INDUSTRI
INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat ISTMI
Jl. Kemang Raya No. 2, Jakarta Selatan 12730
Telp. (021) 7191248 / Fax. (021) 71792113
http://www.istmi.or.id Email: istmi@pacific.net.id

Dasar Pertimbangan Perubahan Anggaran Dasar ISTMI

1. Sudah merupakan kenyataan bahwa profesi Teknik Industri dan Manajemen Industri (TI-MI) diterima di kalangan masyarakat yang sangat luas, menembus batas-batas konvensional keteknikan atau keindustrian. Alumni TI-MI telah tersebar di berbagai sektor seperti: industri manufaktur, pelayanan, perbankan, informasi, konsultansi, pemerintahan, lembaga negara, pendidikan, penelitian, dll. Sebaran alumni TI-MI pada berbagai sektor tersebut, mencerminkan bahwa pola pikir dan tata cara kesisteman yang menjadi ciri khas disiplin TI-MI untuk mencapai tujuan optimasi sumber daya organisasi/perusahaan, dapat diterima oleh masyarakat penggunanya.

2. Sebaran Alumni TI-MI yang meluas di berbagai sektor tersebut mencerminkan bahwa disiplin TI-MI mempunyai spektrum yang luas. Namun bersamaan dengan hal tersebut perlu disadari pula bahwa sebagai akibat tidak nampaknya obyek fisik yang dapat diasosiasikan oleh disiplin TI-MI secara fokus, maka perlu diantisipasi apabila masih ada masyarakat pengguna yang menanyakan ruang lingkupnya.

3. Diterimanya disiplin TI-MI secara luas tersebut merupakan hasil langsung dari meningkatnya jumlah sarjana S1 dan S2, yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, yang hingga tahun 2003 jumlah Fakultas TI-MI di Indonesia telah mencapai 134 buah. Terlebih lagi karena disiplin TI-MI mulai masuk ke dalam disiplin ekonomi di beberapa perguaruan tinggi di Indonesia melalui tenaga pengajarnya yang memiliki kualifikasi S2 dari jurusan TI-MI Institut Teknologi Bandung (ITB).

Gambaran jumlah alumni dan pendidikan TI-MI sampai tahun 2003 dapat dinyatakan sebagai berikut:

a. Jumlah lulusan S1 TI ITB sejak berdirinya tahun 1971 sampai dengan tahun 2003 sudah mencapai kurang lebih 3000 sarjana.

b. Sejak tahun 1980 jurusan TI ITB telah membuka Program Pasca Sarjana TI-MI yang pesertanya sebagian besar tenaga pendidik dari berbagai perguruan tinggi TI-MI negeri/swasta, dimana sebagian besar pendidik tersebut ialah dari disiplin ekonomi. Sampai tahun 2003 jumlah lulusan S2 TI ITB sudah mencapai lebih dari 1000 sarjana.

c. Pada tahun 2003 jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang menyelenggarakan pendidikan S1 TI-MI telah mencapai 134 Perguruan Tinggi, dengan jumlah tamatan diperkirakan lebih dari 1000 sarjana per tahun. Sedang Pendidikan S2 TI-MI selain ITB telah mencapai lebih dari 5 Perguruan Tinggi.

d. Mencermati perkembangan di atas, perubahan ekonomi nasional dan era globalisasi menuntut perubahan pola pikir dan tata-cara pelaksanakan pekerjaan yang lebih baik di semua sektor. Profesi dan Pendidikan TI-MI mau tidak mau harus mengkaji ulang dan melakukan langkah-langkah antisipasi serta persiapan untuk menghadapi hal tersebut. Sejak berdirinya dan ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISTMI tahun 1986, hingga akhir tahun 2003 telah terbentuk 5 Koordinator Wilayah (Korwil) ISTMI. ISTMI sebagai organisasi/wadah tempat berkumpul dan berinteraksinya para Sarjana TI-MI di Indonesia, perlu terus menata diri dengan mengubah Anggaran Dasar (AD) ISTMI.

4. Pengubahan AD ISTMI ini selain pertimbangan di atas, juga merupakan amanat Musyawarah Anggota ISTMI tanggal 3 November tahun 2001 di Jakarta.

 

ANGGARAN DASAR ISTMI

MUKADIMAH

Bahwa berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang melalui upaya terus-menerus baik secara perorangan, kelompok, kerja sama antar kelompok, ataupun antar bangsa.

Bahwa sesungguhnya pembangunan nasional adalah upaya segenap bangsa Indonesia yang dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan terus menerus menuju tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.

Bahwa Sarjana TI-MI Indonesia sebagai insan terdidik bangsa Indonesia, bertanggung jawab untuk mengambil peran starategis yang menentukan arah pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan profesional Sarjana TI-MI dalam memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi, aneka matra keterampilan, kesantunan dan ketaatan etika serta etos kerja, dalam melaksanakan kewajiban pekerjaan kesarjanaan untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Bahwa para Sarjana TI-MI Indonesia merasa perlu menghimpun diri dalam suatu organisasi profesi, agar dapat meningkatkan darma baktinya kepada bangsa secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI), melalui Musyawarah Anggota VII ISTMI tanggal 30 November 2005, mengubah Anggaran Dasar tahun 1986 menjadi sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR
IKATAN SARJANA TEKNIK INDUSTRI DAN MANAJEMEN INDUSTRI INDONESIA

 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri

Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri (TI-MI) ialah mereka yang telah dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan tinggi TI-MI dengan status sarjana dan berprofesi TI-MI .

 

BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2
N a m a

Organisasi ini dinamakan “Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia” disingkat ISTMI
Pasal 3
Tempat Kedudukan

Tempat kedudukan ISTMI adalah:
(1) Untuk Perangkat Badan Pengurus, Dewan Anggota, Dewan Penasehat, dan Perangkat lainnya berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia/Jakarta.

(2) Unuk Perangkat Badan Pengurus Koordinator Wilayah (BP KORWIL) berkedudukan di provinsi yang terdapat konsentrasi anggota ISTMI dalam jumlah cukup di dalam negeri dan di ibukota negara di luar negeri.

Pasal 4
Waktu

(1) ISTMI didirikan pada tanggal dua puluh dua bulan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (22-11-1986) dalam Musyawarah Anggota pertama dan telah didaftarkan sebagai Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Departemen Dalam Negeri pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (9-8-1999).

(2) ISTMI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

 

 

 

BAB III
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 5
Asas

ISTMI berasaskan profesionalisme, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kewirausahaan dengan berpegang pada iman, taqwa, dan kode etik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6
Tujuan

ISTMI bertujuan:
(1) Mencapai kemantapan peran Sarjana dalam disiplin Ilmu TI-MI dalam pembangunan masyarakat Indonesia umumnya dan pembangunan Industri khususnya, untuk mempercepat kesejahteraan bangsa.

(2) Mengembangkan profesi TI-MI di Indonesia sehingga dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya, dan umat manusia umumnya.

(3) Memupuk jiwa korp Sarjana TI-MI Indonesia, meningkatkan semangat persatuan nasional dan mendarmabaktikan keahliannya kepada bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

(4) Membina dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong terciptanya iklim untuk tumbuh dan berkembangnya Sarjana TI-MI Indonesia.

(5) Membentuk wahana pengembangan dan pemeliharaan kompetensi profesi sarjana TI-MI Indonesia yang diakui dunia internasional dengan menyelenggarakan Sistem Sertifikasi Profesi TI-MI.

Pasal 7
Fungsi

ISTMI berfungsi sebagai organisasi profesi dan wadah berhimpunnya Sarjana TI-MI Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara, ilmu pengetahuan dan teknologi, profesi kesarjanaan TI-MI, dan anggota ISTMI.

Pasal 8
Tugas Pokok

Tugas pokok ISTMI untuk mencapai tujuan dengan cara terbuka, demokratis dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adalah:

(1) Menciptakan budaya teknologi dan memelihara etika profesi agar para Sarjana TI-MI dapat menjaga integritas dan akuntabilitas publiknya.

(2) Membina dan mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Legislasi, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Pelaku Industri, dan Dunia Usaha mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan profesi sarjana TI-MI.

(3) Membina dan mengembangkan kerjasama Asosiasi Profesi Sarjana TI-MI negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

(4) Membina dan mengembangkan kompetensi profesional Sarjana TI-MI secara terus menerus agar senantiasa sesuai dengan prinsip dan standar kerja profesional yang berlaku secara Nasional dan Internasional.

(5) Memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan Sarjana TI-MI agar hak dan kewajiban profesionalnya dapat terpenuhi dalam rangka berperan aktif dalam pembangunan nasional di Indonesia.

(6) Menyelenggarakan Sistem Sertifikasi Profesi TI-MI agar Sarjana TI-MI dapat diakui dan mendapat penghargaan berdasarkan kemampuan profesionalnya.

(7) Menyelenggarakan Sistem Advokasi di bidang Profesi TI-MI.

 

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 9

Dalam melaksanakan darma baktinya, seluruh anggota ISTMI terikat Kode Etik yang menjadi landasan dasar bagi sikap dan tata laku setiap Sarjana TI-MI di Indonesia yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar (AD) ini.

 

BAB V
WARGA DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10
Warga dan Keanggotaan

(1) Yang dimaksud Warga ISTMI adalah :
a. Anggota Penuh, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), Sarjana TI-MI lulus Sarjana Strata 1, 2 atau 3 dari Perguruan Tinggi TI-MI yang diakui ISTMI yang mendaftarkan diri secara sukarela dan diterima sebagai Anggota ISTMI sesuai dengan persyaratan keanggotaan yang ditetapkan dalam ART.
b. Anggota Terbatas, yaitu mereka yang mendaftarkan diri secara sukarela sebagai anggota ISTMI tetapi tidak memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan sesuai pasal 10 ayat (1) butir a.
c. Anggota Muda, yaitu WNI lulus Diploma 1, 2, 3 TI-MI atau Mahasiswa Strata 1 TI-MI Perguruan Tinggi TI-MI yang diakui oleh ISTMI, mendaftarkan diri secara sekarela dan diterima sebagai anggota ISTMI sesuai dengan persyaratan keanggotaan yang ditetapkan dalam ART.
d. Anggota Kehormatan, yaitu WNI ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai jasa besar secara langsung atau tidak langsung dalam pembinaan Organisasi ISTMI, pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang TI-MI, dan inovasi teknologi, serta peningkatan Profesi Kesarjanaan TI-MI. Anggota Kehormatan harus disahkan oleh Musyawarah Anggota ISTMI.

(3) Mitra Profesi yaitu Sarjana Teknik, WNI yang mempunyai simpatik pada asas dan tujuan ISTMI, mendaftarkan diri secara sukarela dan bersedia menjadi warga ISTMI.

(4) Organisasi Mitra yaitu Organisasi atau Badan Usaha yang berkaitan dengan Profesi TI-MI yang menaruh minat dan bersedia menjadi warga ISTMI

Pasal 11
Hak Anggota dan Mitra Profesi

(1) Setiap Anggota dan Mitra Profesi berhak :
a. Mendapat perlindungan, dukungan dan pelayanan dari ISTMI.
b. Menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Anggota/Forum Anggota ISTMI.
c. Mengikuti segala kegiatan ISTMI.

(2) Setiap Anggota Penuh berhak :
a. Memberikan 1 (satu) suara pengambilan keputusan pada Musyawarah Anggota/Forum Anggota ISTMI.
b. Memilih dan dipilih dalam pemilihan segala tingkat Kepengurusan ISTMI
c. Mengikuti Program Sertifikasi Prfesi TI-MI.

Pasal 12
Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban :
(1) Mentaati dan melaksanakan ketentuan AD, ART, Peraturan dan Keputusan sah yang dikeluarkan oleh ISTMI.

(2) Menjaga nama baik ISTMI dan menjalankan Kode Etik ISTMI.

Pasal 13
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir apabila:
(1) Meninggal dunia.

(2) Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis, yang disampaikan kepada BP ISTMI.

(3) Diberhentikan karena anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan yang diatur ISTMI.

 

BAB VI
ORGANISASI

Pasal 14
Sifat

Sifat organisasi ISTMI adalah Organisasi Profesi yang independen dan mandiri.

Pasal 15
Perangkat Organisasi

(1) Perangkat organisasi ISTMI terdiri atas:
a. Dewan Penasehat (DP).
b. Dewan Anggota (DA).
c. Badan Pengurus (BP).
d. Sekretariat Pelaksana (SP).
e. Kelompok Minat (KM).
f. Badan Usaha (BU).
g. Badan Tetap (BT).
h. Panitia/ Tim
DP, DA, dan BP adalah perangkat organisasi yang dibentuk melalui Musyawarah Anggota ISTMI.

(2) ISTMI mempunyai landasan organisasi dengan tingkat kewenangan berdasarkan keputusan/ketentuan sebagai berikut:
a. Musyawarah Anggota (MA).
b. Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB)
c. Musyawarah Anggota Khusus (MAK)
d. Anggaran Dasar (AD).
e. Anggaran Rumah Tangga (ART).
f. Dewan Anggota (DA).
g. Badan Pengurus (BP).
h. Perangkat lainnya.

Pasal 16
Dewan Penasehat

(1) Dewan Pensehat (DP) berfungsi memberi saran dan atau nasehat kepada DA, BP dan perangkat organisasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan ISTMI.

(2) Anggota DP tidak dapat merangkap sebagai Anggota DA atau BP.

(3) Susunan DP terdiri atas 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Anggota.

(4) Masa jabatan DP adalah 3 (tiga) tahun, dimana untuk Ketua DP dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Keputusan MA/MALB/MAK.

(5) DP paling sedikit dalam 6 (enam) bulan sekali mengadakan koordinasi/pertemuan dengan DA dan BP serta Perangkat ISTMI lainnya.

(6) DP bertanggung jawab kepada MA/MALB/MAK.

Pasal 17
Dewan Anggota

(1) Dewan Anggota (DA) berfungsi menetapkan Peraturan dan Ketentuan ISTMI serta mengawasi pelaksanaan hasil MA/MALB/MAK yang dilaksanakan oleh BP dan Perangkat lainnya.

(2) Apabila BP tidak menjalankan fungsinya, DA dapat mengadakan MALB/MAK untuk membentuk BP baru.

(3) DA mengawasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh BP yang telah disetujui oleh DA ISTMI.

(4) Anggota DA tidak dapat merangkap sebagai anggota DP atau BP.

(5) Susunan DA terdiri atas 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, 1 (satu) Sekretaris dan 12 (dua belas) Anggota.

(6) Masa jabatan DA adalah 3 (tiga) tahun dimana untuk Ketua DA dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan MA/MLB/MAK.

(7) DA paling sedikit dalam 6 (enam) bulan sekali mengadakan koordinasi/pertemuan dengan DP, BP serta Perangkat ISTMI lainnya.

(8) DA bertanggung jawab kepada MA/MALB/MAK.

Pasal 18
Badan Pengurus

(1) Badan Pengurus (BP) berfungsi:
a. Menetapkan keputusan organisasi yang tidak menjadi kewenangan perangkat ISTMI lainnya.
b. Menyelenggarakan kegiatan organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan MA/MALB/MAK.
c. Mewakili ISTMI ditingkat Nasional, Internasional, maupun di Pengadilan.
d. Menyusun kebijakan organisasi berupa Rencana Program Kerja Tahunan (RPKT) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ISTMI.
e. Melakukan koordinasi pelaksanaan Program Kerja Tahunan (PKT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) ISTMI yang telah disahkan oleh DA.

(2) BP mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsinya kepada MA pada akhir jabatannya atau bilamana dikehendaki oleh MALB/MAK.

(3) Anggota BP tidak boleh merangkap sebagai anggota DP atau DA.

(4) Susunan Badan Pengurus terdiri atas:
a. Badan Pengurus Inti (BPI) yaitu 1 (satu) Ketua Umum, 1 (satu) Sekretaris Umum, dan 1 (satu) Bendahara Umum.
b. Susunan Badan Pengurus Lengkap (BPL) terdiri atas BPI ditambah dengan anggota secukupnya yang disusun oleh BPI.
c. Masa jabatan BP adalah 3 (tiga) tahun, dimana untuk Ketua Umum BP dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan keputusan MA/MALB/MAK.

(5) BPI dibentuk oleh 3 (tiga) Formatur BP yang dipilih dalam MA yang terdiri atas Ketua Umum BP yang sekaligus menjadi Ketua Formatur BP, dan 2 (dua) Formatur BP.

(6) Badan Pengurus dapat membentuk Badan Pengurus Koordinator Wilayah (BP Korwil) yang berkedudukan di provinsi yang terdapat konsentrasi anggota ISTMI dalam jumlah cukup di dalam negeri dan di ibukota negara di luar negeri.

(7) BP dapat mendelegasikan sebagian dari kewajiban dan kewenangannya kepada Sekretariat Pelaksana namun hal itu tidak dapat mengurangi luas dan lingkup tanggung jawab BP ISTMI.

Pasal 19
SEKRETARIAT PELAKSANA

(1) Sekretariat Pelaksana (SP) adalah perangkat organisasi ISTMI di bawah BP yang berfungsi:
a. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis tugas harian kepengurusan ISTMI.
b. Menjaga kesinambungan tugas administrasi ISTMI dari suatu masa kepengurusan ke masa kepengurusan berikutnya.

(2) SP terdiri atas tenaga-tenaga yang bekerja purna waktu bagi ISTMI dan dibayar oleh ISTMI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

(3) Susunan dan personalia SP ditetapkan dengan keputusan BP ISTMI.

(4) SP bertanggung jawab kepada BP ISTMI.

Pasal 20
Kelompok Minat

(1) Kelompok Minat (KM) adalah perangkat ISTMI yang menghimpun Anggota ISTMI yang mempunyai kepentingan, perhatian dan minat terhadap bidang TI-MI tertentu.

(2) KM berfungsi:
a. Secara mendalam mengamati perkembangan dan mengkaji permasalahan dalam bidang yang diminatinya.
b. Menyebarluaskan perkembangan bidang yang diminatinya kepada masyarakat umum terutama pada Anggota ISTMI.
c. Menyiapkan rancangan-rancangan sikap dan pendanaan yang diperlukan dalam rangka membina dan mengembangkan bidang yang diminatinya sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan TI-MI.

(3) Anggota ISTMI yang ingin aktif dalam kegiatan KM, secara proaktif dapat mendaftarkan diri sebagai anggota KM kepada Pengurus KM.

(4) KM tidak dapat bertindak untuk dan atas nama ISTMI.

(5) Pengurus KM di tingkat nasional sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) Ketua, 3 (tiga) Wakil Ketua, 1 (satu) Sekretaris, 1 (satu) Bendahara, dan 3 (tiga) Anggota.

(6) Untuk berdirinya KM, BP ISTMI dapat memberikan fasilitas yang diperlukan termasuk beberapa orang Anggota Penuh ISTMI yang memiliki disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang diminati, untuk menjadi Pengurus KM sementara sampai terpilihnya Pengurus KM yang definitif.

(7) Pengurus KM dipilih oleh Anggota KM dalam Konvensi Nasional KM yang kemudian disahkan dalam BP ISTMI.

(8) Masa bakti Pengurus KM adalah 3 (tiga) tahun, dimana untuk Ketua Pengurus KM dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan keputusan Konvensi Nasional KM.

(9) Pertemuan KM diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas perkembangan disiplin ilmu TI-MI beserta terapannya atau masalah yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Pengurus KM dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada BP ISTMI.

(10) Hasil pertemuan KM dapat direkomendasikan menjadi keputusan BP atau rekomendasi MA, MALB atau MAK ISTMI.

Pasal 21
Konvensi Nasional

(1) Konvensi Nasional (KN) ISTMI adalah lembaga tertinggi Musyawarah KM yang dihadiri oleh:
a. Peserta KN yaitu anggota KM.
b. Peninjau KN yang terdiri atas undangan Pengurus KM dan BP ISTMI

(2) KN ISTMI diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pengurus KM.

(3) KN ISTMI adalah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu jumlah Anggota KM. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, Konvensi dapat ditunda tiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama satu setengah jam. Bila sesudah penundaan satu setengah jam kuorum belum tercapai juga, Konvensi dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

(4) KN ISTMI dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konvensi yang dipilih oleh Peserta KN ISTMI.

(5) KN ISTMI memiliki kewenangan dan kewajiban:
a. Menilai Pertanggung Jawaban Pengurus KM.
b. Memberhentikan dan menunjuk Pengurus KM.
(6) Ketentuan mengenai hak suara dalam KN ISTMI adalah sebagai berikut:
a. Peserta Konvensi masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
b. Peninjau Konvensi tidak memiliki hak suara.

(7) Tata cara pelaksanaan KN ISTMI adalah sebagai berikut:
a. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu penyelenggaraan Konvensi, surat pemberitahuan dan usul Acara Konvensi harus sudah dikirimkan oleh Pengurus KM kepada Peserta Konvensi Nasional.
b. Berdasarkan usulan Acara KN yang diterimanya, peserta dapat mengajukan usul kepada Pengurus KM mengenai perubahan yang dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum KN ISTMI diselenggarakan.
c. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu konvensi, undangan dan materi konvensi sudah harus dikirim oleh Pengurus KM kepada peserta dan peninjau konvensi.
d. Materi KN ISTMI adalah materi pokok yang disiapkan oleh Pengurus KM untuk mendapat pengesahan yang meliputi :
i. Acara KN
ii. Tata Tertib KN
iii. Garis Besar Program Pengurus KM.
iv. Tata Cara Pemilihan Pengurus KM.
v. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KM termasuk Laporan Keuangannya.

(8) KN ISTMI diselenggarakan di tempat yang telah ditentukan pada KN sebelumnya.

Pasal 22
Lembaga

(1) Lembaga adalah Perangkat ISTMI berupa Badan Usaha (BU) atau Badan Tetap (BT) yang karena sifat dan fungsinya yang mandiri, maka perlu mendapat status tersendiri sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendiriannya.

(2) Pembentukan Lembaga di tingkat Nasional harus disahkan oleh MA, MLB, atau MAK atas usul BP ISTMI.

(3) Ketua Lembaga baik BU atau BT ditunjuk dan bertanggung jawab kepada BP ISTMI.

(4) Ketua Umum BP, Ketua DP, Ketua DA tidak diperbolehkan merangkap menjadi Ketua atau anggota Lembaga.

(5) Masa bakti Pengurus Lembaga tidak tergantung dari masa jabatan BP ISTMI tetapi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akte Pendiriannya.

Pasal 23
Panitia/Tim

(1) Untuk menangani hal-hal khusus yang belum atau tidak cukup ditangani oleh BP ISTMI dan Perangkat lainnya, baik di tingkat Pusat atau Korwil, dapat dibentuk suatu Panitia/Tim. seperti:
– Panitia untuk menangani hal-hal yang erat kaitannya dengan peringatan atau event tertentu.
– Tim untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membutuhkan penanganan jangka pendek.

(2) Panitia /Tim bertanggung jawab kepada perangkat ISTMI yang membentuknya.

 

BAB VII
MUSYAWARAH ANGGOTA, KONVENSI NASIONAL,
DAN RAPAT ANGGOTA KORWIL

Pasal 24
Kekuasaan

Kekuasaan ISTMI secara berjenjang diputuskan oleh;
(1) MA, atau MALB, atau MAK.
(2) Anggaran Dasar (AD).
(3) Anggaran Rumah Tangga (ART).
(4) Rapat Dewan Anggota.
(5) Rapat Badan Pengurus.
(6) Rapat Anggota Korwil
(7) Konvensi Nasional.
(8) Perangkat lainnya.

Pasal 25
Musyawarah Anggota

(1) Musyawarah Anggota (MA) merupakan kekuasaan tertinggi ISTMI yang dihadiri oleh:
a. Peserta yang terdiri atas: Anggota Penuh, BP, Utusan Korwil, dan Utusan KM.
b. Peninjau yang terdiri atas: Anggota Terbatas, Anggota Muda, Anggota Kehormatan dan Undangan BP ISTMI.

(2) MA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh BP ISTMI di tempat yang ditetapkan oleh MA yang terdahulu.

(3) MA adalah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah pemegang suara. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka MA dapat ditunda tiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama satu setengah jam. Bila sesudah penundaan satu setengah jam kuorum belum tercapai juga, MA dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

(4) MA dipimpin oleh Pimpinan Sidang MA yang dipilih oleh peserta MA.

(5) MA memiliki kewenangan dan kewajiban:
a. Menetapkan AD dan ART ISTMI serta Perubahannya.
b. Memutuskan untuk menolak atau menerima Pertanggung Jawaban BP, DP dan DA ISTMI.
c. Menetapkan garis besar Program Kerja Tahunan (PKT) BP ISTMI dan Perangkat ISTMI lainnya.
d. Memilih Ketua Umum BP ISTMI dan Formatur BP ISTMI.
e. Memilih DP dan DA ISTMI.
f. Memilih dan memberhentikan Anggota Kehormatan, Mitra Profesi, dan Organisasi Mitra.
g. Membahas masalah organisasi dan masalah-masalah penting yang berkaitan dengan tugas, usaha dan kewajiban ISTMI, serta menetapkan keputusan yang dianggap perlu.
h. Mengesahkan pendirian Lembaga atau pembubarannya.
i. Memilih dan memberhentikan Anggota Perangkat Organisasi ISTMI lainnya yang telah habis masa jabatannya/masa baktinya.

(6) Ketentuan mengenai hak suara adalah sebagai berikut:
a. Setiap Anggota Penuh, termasuk Utusan Korwil dan Kelompok Minat masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
b. Peninjau MA tidak memiliki hak suara.

(7) Tata Cara Pelaksanaan MA adalah sebagai berikut:
a. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu penyelenggaraan MA, surat pemberitahuan dan usulan acara MA harus sudah dikirimkan oleh BP ISTMI kepada peserta MA.
b. Berdasarkan usulan Acara MA yang diterimanya, peserta dapat mengajukan usulannya kepada BP ISTMI mengenai perubahan yang dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MA diadakan.
c. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu MA, undangan dan materi MA sudah harus dikirim kepada Peserta dan Peninjau MA.
d. Materi MA adalah materi pokok yang disiapkan oleh BP ISTMI untuk mendapatkan pengesahan yang meliputi:
i. Acara MA.
ii. Tata Tertib MA.
iii. Garis besar Program Kerja Tahunan BP dan Perangkat ISTMI lainnya..
iv. Peninjauan AD/ART ISTMI.
v. Tata Cara Pemilihan Ketua Umum BP, Formatur BP, DP, dan DA ISTMI.
vi. Laporan Pertanggung Jawaban BP ISTMI dan Perangkat ISTMI lainnya..

Pasal 26
Musyawarah Anggota Luar Biasa dan Khusus

(1) Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB) dapat diadakan atas permintaan tertulis:
a. DP dan DA, atau
b. BP, atau
c. Anggota Penuh.

(2) Surat permintaan untuk menyelenggarakan MALB harus menjelaskana alasan dan hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan.

(3) MALB dianggap sah bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Penuh.

(4) Setelah permintaan dimaksud ayat (1) Pasal ini diterima dan ditetapkan BP ISTMI, maka dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, BP harus menyelenggarakan MALB.

(5) Ketetapan-ketetapan umum yang berlaku untuk MA juga berlaku untuk MALB, kecuali yang luar biasa itu.

(6) Dalam keadaan mendesak, dapat diadakan Musyawarah Anggota Khusus (MAK) yang hanya ditujukan untuk menyelesaikan satu masalah tertentu yang harus cepat diselesaikan.

(7) MAK dapat diadakan atas permintaan:
a. DP, DA, atau
b. BP, atau
c. Anggota Penuh.

(8) Ketetapan-ketetapan umum yang berlaku untuk MA, juga berlaku untuk MAK, kecuali yang khusus itu.

Pasal 27
Rapat Anggota Korwil

(1) Rapat Anggota Korwil (RAK) ISTMI merupakan musyawarah tertinggi ditingkat Korwil yang dihadiri oleh:
a. Peserta RAK yaitu Anggota Penuh ISTMI yang terdaftar dalam Korwil tersebut.
b. Peninjau RAK yaitu BP ISTMI Pusat dan undangan BP Korwil.

(2) RAK diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun di tempat yang ditentukan oleh BP Korwil.

(3) RAK adalah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah pemegang suara. Bila ketentuan ini tidak terpenuhi, maka RAK dapat ditunda tiap setengah jam sekali dengan waktu penundaan paling lama satu setengah jam. Bila sesudah satu setengah jam kuorum belum tercapai juga, RAK dapat terus diselenggarakan dan segala keputusan yang diambil adalah sah.

(4) RAK dipimpin oleh Pimpinan Sidang RAK yang dipilih oleh Peserta RAK.

(5) RAK memiliki kewenangan dan kewajiban:
a. Menilai Pertanggung Jawaban BP Korwil dan Perangkat Korwil lainnya.
b. Menetapkan Garis Besar Program Kerja Tahunan BP Korwil.
c. Memilih dan memberhentikan BP Korwil dan Perangkat Korwil lainnya.
d. BP Korwil Inti terdiri atas 1 (satu) Ketua Korwil, 1 (satu) Sekretaris Korwil, 1 (satu) Bendahara Korwil.
e. BP Korwil lengkap ditetapkan oleh BP Korwil Inti.

(6) Ketentuan mengenai hak suara adalah sebagai berikut:
a. Peserta RAK masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
b. Peninjau RAK tidak memiliki hak suara.

(7) Tata Cara Pelaksanaan RAK adalah sebagai berikut:
a. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum waktu penyelenggaraan RAK, surat pemberitahuan dan usulan Acara RAK harus sudah dikirimkan oleh BP Korwil kepada peserta RAK.
b. Berdasarkan usulan Acara RAK yang diterimanya, peserta dapat mengajukan kepada BP Korwil usulan perubahan yang dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum RAK diselenggarakan.
c. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum RAK diselenggarakan, undangan dan materi RAK sudah harus dikirimkan kepada Peserta dan Peninjau RAK.
d. Materi RAK adalah materi pokok yang disiapkan oleh BP Korwil untuk mendapatkan pengesahan yang meliputi:
i. Acara RAK
ii. Tata Tertib RAK.
iii. Garis Besar Program Kerja Tahunan BP Korwil dan Perangkat Korwil lainnya.
iv. Tata Tertib Pemilihan BP Korwil dan Perangkat Korwil lainnya.
v. Laporan Pertanggung Jawaban BP Korwil dan Perangkat Korwil lainnya.
vi. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

(8) Setelah terpilih BP Korwil Inti, maka BP ISTMI Pusat melantiknya.

 

BAB VIII
HARTA KEKAYAAN

Pasal 28
Harta

(1) ISTMI memperoleh harta kekayaan organisasi dari:
a. Uang Pangkal Anggota.
b. Uang Iuran Anggota
c. Pendapatan dari hasil usaha yang sah
d. Sumbangan dari pihak manapun yang tidak mengikat.

(2) Pengelolaan serta penggunaan harta kekayaan organisasi ISTMI menjadi wewenang dan tanggung jawab BP ISTMI sesuai kewenangannya.

(3) Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan serta penggunaan harta kekayaan ISTMI diatur dalam ART ISTMI.

(4) Laporan Keuangan yang di dalamnya juga memuat harta kekayaaan ISTMI disusun oleh BP ISTMI dan harus diaudit oleh Akuntan Publik (Auditor) independen.

 

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29
Anggaran Rumah Tangga

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam AD ini diatur dalam ART berdasarkan keputusan MA/MALB/MAK.

 

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 30
Perubahan Anggaran Dasar

Ketentuan dalam AD ini hanya dapat diubah, ditambah atau diganti oleh MA/MALB/MAK dengan ketentuan :

(1) Rencana Perubahan AD ISTMI harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Penuh ISTMI yang hadir dalam MA/MALB/MAK.

(2) Keputusan Perubahan AD ISTMI harus disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.

(3) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dilakukan Referendum untuk melaksanakan Musyawarah Perubahan AD ISTMI.

(4) Ketentuan tentang Referendum detetapkan oleh DA, dan harus dilaksanakan oleh BP ISTMI.

 

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 31
Pembubaran

(1) Pembubaran ISTMI hanya dapat dilakukan dengan keputusan Musyawarah Anggota (MA) yang khusus diadakan untuk itu dengan ketentuan:
a. MA dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Penuh.
b. Keputusan tentang pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah pada waktu pemungutan suara dilakukan.

(2) Undangan MA ini oleh BP ISTMI disampaikan dengan pos tercatat kepada seluruh Anggota Penuh ISTMI sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraannya.

(3) MA yang memutuskan pembubaran ISTMI harus menetapkan ketentuan tentang likuidasi harta kekayaan ISTMI.

 

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32
Penutup

Perubahan Anggaran Dasar ini merupakan amanat anggota yang disampaikan pada Musyawarah Anggota ISTMI tanggal tiga bulan Nopember tahun Dua ribu satu (03-11-2001) dan mulai berlaku sejak ditetapkannya dalam Musyawarah Anggota ISTMI pada tanggal tiga puluh Nopember tahun Dua ribu lima (30-11-2005).

 

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Nopember 2005

 

Badan Pengurus ISTMI
Periode 2001 – 2004/5

Ketua Umum

 

 

Ir. Soenoto
Sekretaris Umum

 

 

Ir. Faizal Safa, MT.