ART ISTMI (v.2005)

ART ISTMI (v.2005)

 

 

PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA ISTMI

 

 

 

 

 

 

 

IKATAN
SARJANA
TEKNIK INDUSTRI DAN
MANAJEMEN INDUSTRI
INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat ISTMI
Jl. Kemang Raya No. 2, Jakarta Selatan 12730
Telp. (021) 7191248 / Fax. (021) 71792113
http://www.istmi.or.id Email: istmi@pacific.net.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA ISTMI

 

BAB I
KODE ETIK DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA

Pasal 1
Pengertian dan Ketentuan Pelaksanaan

(1) Kode Etik ISTMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 9 AD adalah merupakan landasan dasar bagi sikap dan tata laku seluruh anggota ISTMI dalam melaksanakan darma baktinya di tengah pergaulan masyarakat baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

(2) Ketentuan Pelaksanaan Kode Etik ISTMI disahkan berlakunya berdasarkan Keputusan Musyawarah Anggota (MA) atau Musyawarah Anggota Luar Biasa (MALB), atau Musyawarah Anggota Khusus (MAK).

(3) Penyempurnaan dan perubahan Kode Etik ISTMI dan Ketentuan Pelaksanaannya hanya dapat diputuskan oleh MA/MALB/MAK atas usul Dewan Anggota (DA) atau Badan Pengurus (BP) atau sedikitnya sepersepuluh jumlah Anggota Penuh.

Pasal 2
Prosedur Pelaporan dan Pemeriksaan

(1) BP ISTMI, Anggota ISTMI, maupun masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada DA atas terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya.

(2) Setiap Perangkat Organisasi ISTMI atau Anggota yang menerima laporan tersebut pada butir 1 di atas, wajib meneruskannya kepada DA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya laporan tersebut.

(3) Atas laporan tersebut di atas DA bersidang dan melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memeriksa/meneliti jenis pelanggarannya.

(4) Perangkat Organisasi ISTMI dan Anggota iSTMI yang mengetahui dan melaporkan adanya penyimpangan Kode Etik wajib membantu apabila diminta oleh DA ISTMI.

(5) Dalam menilai pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya tersebut, DA harus memberi kesempatan kepada tersangka pelaku pelanggaran untuk membela diri di depan sidang DA ISTMI.

Pasal 3
Sanksi, Rehabilitasi dan Pelaksanaannya

(1) DA akan memberikan sanksi dan/atau rehabilitasi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya.

(2) Pedoman Sanksi dan/atau Rehabilitasi disusun oleh DA ISTMI.

(3) Sanksi dan/atau Rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya yang telah diputuskan oleh DA wajib dilaksanakan oleh BP ISTMI.

(4) BP harus melaksanakan Sanksi dan atau Rehabilitasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah DA menyampaikan keputusannya.

(5) Sanksi dan atau Rehabilitasi tersebut hanya bisa diperbaiki atau dicabut oleh DA. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan jika ada pihak yang mengajukan fakta baru yang perlu dipertibangkan kebenarannya.

 

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 4
Syarat-syarat Keaggotaan

(1) Syarat Anggota Penuh seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ISTMI Pasal 10 ayat (1).a bahwa kriteria dan status Perguruan TI-MI yang dapat diakui ISTMI adalah yang diusulkan oleh DA dan disahkan oleh MA/MALB/MAK.

(2) Syarat Anggota Terbatas harus memenuhi salah satu dari empat kriteria di bawah ini, yaitu:
a. Warga Negara Indonesia (WNI), Sarjana Strata 1 (S1), atau Sarjana Strata 2 (S2), atau Sarjana Strata 3 (S3) untuk Bidang Keahlian TI-MI dari Perguruan Tinggi yang tidak diakui oleh ISTMI.
b. WNI, Sarjana S1, atau S2, atau S3 untuk Bidang Keahlian di luar TI-MI dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh ISTMI.
c. WNI, bukan Sarjana tetapi pernah atau sedang menjalani pendidikan untuk Bidang Keahlian TI-MI dari Perguruan Tinggi yang diakui ISTMI.
d. Bukan WNI, Sarjana S1, atau S2, atau S3 untuk Bidang Keahlian TI-MI dari Perguruan Tinggi yang diakui ISTMI.

(3) Persyaratan Anggota Kehormatan dan Mitra Profesi diusulkan oleh DA dan disahkan oleh MA/MALB/MAK.

Pasal 5
Prosedur Penerimaan Anggota

(1) Penerimaan Anggota Penuh, Anggota Terbatas dan Anggota Muda:
a. Permohonan untuk menjadi Anggota harus diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada BP, dengan mengisi Daftar Isian Pendaftaran Anggota (DIPA) yang diterbitkan oleh BP ISTMI.
b. BP melakukan penilaian terhadap pemohon tersebut, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan. BP harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon (Calon Anggota) tentang diterima atau tidaknya permohonannya.
c. Kepada Pemohon yang diterima menjadi Anggota diberikan Surat Tanda Anggota (STA) oleh BP dan setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, BP menetapkan dan memberikan fasilitas keanggotaannya sesuai statusnya.
d. Bentuk baku DIPA dan STA sesuai status keanggotaannya ditetapkan oleh BP ISTMI.

(2) Penerimaan Anggota Kehormatan dan Mitra Profesi diusulkan oleh DA dan disahkan oleh MA/MALB/MAK.

Pasal 6
Perlindungan Terhadap Hak Anggota

(1) Apabila Anggota merasa haknya dikurangi atau tidak dipenuhi oleh suatu Perangkat Organisasi ISTMI, maka Anggota yang bersangkutan berhak untuk mengajukan keberatan tertulis kepada BP ISTMI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan. Atas pengaduan keberatan tersebut BP ISTMI mengambil tindakan seperlunya. Keputusan BP tersebut disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan dan Perangkat Organisasi ISTMI lainnya.

(2) Apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh BP ISTMI dalam waktu yang telah ditetapkan dalam ayat (1) di atas, maka Anggota tersebut dapat meneruskan keberatan itu kepada DA ISTMI. Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak disampaikannya keberatan tersebut, DA harus mengeluarkan keputusan tertulis yang disampaikan kepada BP untuk dilaksanakan. Keputusan DA disampaikan secara tertulis kepada Anggota yang bersangkutan dan Perangkat ISTMI lainnya.

Pasal 7
Kewajiban Anggota

Selain wajib memenuhi ketentuan Pasal 12 AD, setiap Anggota Penuh, Terbatas, dan Muda wajib untuk:

(1) Memelihara terpenuhinya persyaratan keanggotaan yang berlaku bagi dirinya dan melaporkan perubahannya kepada BP ISTMI.

(2) Menyelesaikan kewajiban keuangan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
Berakhirnya Keanggotaan Penuh, Terbatas, dan Muda

(1) Meninggal dunia.

(2) Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis, yang disampaikan kepada BP ISTMI.

(3) TIdak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan yang tercantum pada Pasal 10 AD ISTMI jo Pasal 4 ART ISTMI.

(4) Mendapat sanksi karena pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang ditetapkan oleh BP setelah mendengarkan keterangan dari Anggota yang bersangkutan serta pertimbangan DA ISTMI.

(5) Melanggar Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya yang ditetapkan oleh DA ISTMI.

(6) Tidak memenuhi kewajiban keuangan yang diputuskan oleh BP ISTMI. Tata cara dan prosedur peringatan sampai kepada pemberhentian, ditetapkan oleh DA ISTMI.

(7) Anggota yang diberhentikan karena pelanggaran ketentuan Organisasi, dapat diterima kembali sebagai Anggota setelah jeda waktu paling sedikit 2 (dua) tahun.

(8) Anggota yang diberhentikan oleh karena tidak memenuhi kewajiban keuangan dapat diterima kembali setelah yang bersangkutan melunasi seluruh kewajiban yang terhutang, dengan menempuh semua prosedur seperti penerimaan Anggota Baru.

(9) Pemberhentian Keanggotaan diumumkan secara tertulis oleh BP dalam Buletin ISTMI agar diketahui oleh seluruh Anggota ISTMI.

(10) Persyaratan dan pengakhiran Anggota Kehormatan, Mitra Profesi, dan Organisasi Mitra ditentukan oleh DA dan disahkan dalam MA/MALB/MAK.

 

BAB III
PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENASIHAT

Pasal 9
Persyaratan Badan Pengurus, Dewan Anggota, dan
Dewan Penasehat

(1) Anggota BP selaku Eksekutif, Anggota DA selaku Pengawas, dan Anggota DP selaku Penasehat, adalah pribadi yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Anggota Penuh ISTMI.
b. WNI yang tidak kehilangan haknya untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang.

(2) Menyatakan secara tertulis bersedia menjadi Anggota BP atau Anggota DA atau Anggota DP selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam AD ISTMI.

(3) Dipilih dalam MA berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 16 – 19 ART ISTMI.

(4) Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, apabila diperlukan, sebagian Anggota DP dapat diambil dari Tokoh Masyarakat atau Pejabat Pemerintah atau Tokoh Profesi yang dinilai mempunyai hubungan erat dan berpotensi memberikan nasehat kepada ISTMI sesuai dengan fungsinya, dan diputuskan oleh MA/MALB/MAK.

Pasal 10
Tata Kerja Pengurus, Pengawas dan Penasehat

(1) BP ISTMI menyusun Rencana Program Kerja Tahunan (RPKT) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ISTMI untuk disetujui oleh DA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tutup buku.

(2) DA menyetujui/tidak menyetujui RPKT dan RAPB yang diajukan oleh BP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima pengajuan dari BP ISTMI.

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tercapainya butir 1 di atas, BP bersama DA dan DP harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata Tertib Kerjanya masing-masing, minimal berisikan:
a. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab BP, DA, dan DP ISTMI.
b. Mekanisme Organisasi dan Tata Tertib Rapat BP, DA, dan DP ISTMI.
c. Tolok Ukur Unjuk Kerja BP, DA dan DP ISTMI
d. Rapat BP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
e. Rapat DA diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
f. Rapat DP diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
g. Rapat Koordinasi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 11
Penggantian Anggota Badan Pengurus,
Anggota Dewan Anggota, dan Anggota Dewan Penasehat

(1) Anggota BP, Anggota DA, dan Anggota DP dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan sampai akhir masa jabatannya, apabila:
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada BP ISTMI.
c. Tidak lagi memenuhi kewjibannya sebagai Anggota BP atau Anggota DA atau Anggota DP sesuai dengan Tata Tertib Kerja seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 ART ini.

(2) Apabila oleh salah satu sebab yang disebutkan pada ayat (1) di atas, Ketua Umum BP atau Ketua DA atau Ketua DP tidak dapat meneruskan sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir jabatannya tersebut, diadakan rapat khusus BP bersama DA dan DP untuk dapat memilih Calon penggantinya diantara Anggota BP atau Anggota DA atau DP untuk diangkat dan disahkan sebagai Ketua, oleh DA ISTMI.

(3) Apabila oleh salah satu sebab yang disebut pada ayat 1 di atas, seorang Anggota BP Inti atau Anggota DA atau Anggota DP tidak dapat meneruskan sampai akhir masa jabatannya, maka untuk melanjutkan sisa akhir jabatannya tersebut, diadakan rapat khusus BP bersama DA untuk dapat memilih Calon Penggantinya sejauh orang tersebut memenuhi syarat-syarat kepengurusan seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ART ISTMI. Rapat khusus tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BP, dan DA ISTMI.

 

Pasal 12
Sekretariat Pelaksana

Kepala dan Staff Sekretariat Pelaksana harus professional, dan tidak diperkenankan mempunyai hubungan kepentigan usaha dengan Organisasi ISTMI.

Pasal 13
Wewenang dan Tata Cara Dewan Anggota Menangani
Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya

(1) DA berwenang melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya dan berkewajiban untuk memeriksa/menelitinya.

(2) DA berwenang untuk menetapkan sanksi dan/atau rehabilitasi terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya.

(3) DA menetapkan Tata Cara Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya.

(4) Sidang kasus Pelanggaran Kode Etik dan Ketentuan Pelaksanaannya bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bila ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut.

Pasal 14
Dewan Penasehat

DP berwenang memberikan saran dan nasihat, diminta maupun tidak diminta sebagai koreksi untuk perbaikan kepada BP, DA, dan Perangkat ISTMI yang lain.

Pasal 15
Koordinator Kelompok Minat

(1) Ketua dan Wakil Ketua Koordinator suatu Kelompok Minat dipilih oleh Pengurus Kelompok Minat (PKM) atas dasar usul dari anggota yang tergabung dalam suatu Kelompok Minat.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Kelompok Minat harus bersedia duduk dalam PKM.

(3) Kelompok Minat merupakan forum terbuka yang kegiatannya dapat diikuti oleh setiap Anggota ISTMI yang berminat.

(4) Tata Kerja, Komunikasi, Program dan Biaya kegiatan Kelompok Minat diusulkan oleh Kelompok Minat untuk disetujui oleh PKM dan diintegrasikan ke dalam Program BP ISTMI.

(5) Seorang Anggota ISTMI dapat mengikuti kegiatan lebih dari satu Kelompok Minat.

(6) Anggota Kelompok Minat dapat diminta iuran atau sumbangan untuk membiayai kegiatan Kelompok Minat yang diikutinya.

 

BAB IV
PEMILIHAN BADAN PENGURUS,
DEWAN ANGGOTA, DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 16
Pemilih

Yang berhak memilih Ketua Umum BP, Formatur BP, DA dan DP sesuai AD Pasal 11 ayat (2) adalah Anggota Penuh, yang pada saat diadakan pemilihan dalam MA tidak kehilangan hak pilihnya.

Pasal 17
Calon dan Pencalonan

(1) Setiap Anggota Penuh yang memenuhi syarat menjadi Anggota BP, DA maupun DP seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ART ini, berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum BP, Formatur BP, DA, dan DP ISTMI.

(2) Setiap Anggota Penuh berhak mengajukan 1 (satu) Calon untuk Calon Ketua Umum BP, 1 (satu) Calon untuk Calon Formatur BP, 1 (satu) Calon untuk Calon Anggota DA, 1 (satu) Calon untuk Calon DP kepada Panitia Pemilihan sesuai tahapan pencalonan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Calon sah adalah Calon yang memenuhi syarat dan sudah menyampaikan persetujuan pencalonannya secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

(4) Panitia Pemilihan memberitahukan Tata Cara dan Tahapan Pencalonan untuk menjamin :
a. Diketahuinya Tata Cara dan Tahapan Pencalonan oleh Anggota Penuh dengan tenggang waktu cukup.
b. Diterimanya surat-surat pencalonan dan Pemilihan Calon Definitif dari anggota yang berhak memilih dan konfirmasi persetujuan oleh Calon yang bersangkutan.
c. Diketahuinya oleh Anggota Penuh mengenai Daftar Calon keseluruhan yang masuk melalui pencalonan diri maupun dicalonkan.
d. Didapatnya Daftar Calon disertai keterangan yang cukup mengenai Calon-Calon tersebut oleh seluruh Anggota Penuh dan tenggang waktu yang cukup bagi Anggota Penuh untuk menilai dan memilih.

Pasal 18
Tata Cara Pemilihan

(1) Pemilihan dilakukan secara lagsung, bebas dan rahasia, dalam sidang MA dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahapan Pencalonan, untuk menghasilkan Daftar Calon Ketua Umum BP, Formatur BP, DA, dan DP yang sah, dilakukan secara tertulis dan terbuka untuk setiap Anggota Penuh. Daftar Calon sah ini diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada seluruh peserta MA ISTMI yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Calon yang bersangkutan.
b. Tahapan Pemilihan Pertama, untuk menghasilkan Daftar Calon Definitif dari Daftar Calon yang sah yang terdiri atas 3 (tiga) Calon Ketua Umum BP, 5 (lima) Calon Formatur BP, 30 (tiga puluh) Calon DA, 10 (sepuluh) Calon DP.
c. Tahapan Pemilihan Kedua, untuk menghasilkan 1 (satu) Ketua Umum BP, 2 (dua) Formatur BP, 15 (lima belas) Anggota DA, dan 5 (lima) Anggota DP dari Calon-Calon Definitif di atas.

(2) Panitia Pemilihan harus dapat dipercaya untuk menjamin:
a. Tingkat kerahasiaan suara pemilih.
b. Keabsahan suara para pemilih yang dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakannya.
c. Penggunaan hak suara oleh yang tidak berhak.
d. Tersedianya waktu bagi pemilih untuk menulis dan memasukkan hak suaranya.

Pasal 19
Formatur Badan Pengurus

(1) Ketua Umum BP terpilih dan 2 (dua) Formatur BP terpilih memperoleh mandat penuh untuk menyusun BP Inti dengan Ketua Umum BP terpilih sebagai Ketua Formatur BP ISTMI.

(2) 2 (dua) Formatur BP harus bersedia menjadi Anggota BP dan karena itu harus memenuhi persyaratan BP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ART.

(3) Formatur BP harus sudah mengumumkan susunan BP Inti selambat-lambatnya pada acara terakhir MA, untuk kemudian ditetapkan oleh MA ISTMI.

(4) BP Inti harus telah membentuk BP Lengkap selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak BP Inti disahkan oleh MA ISTMI.

Pasal 20
Panitia Pemilihan

(1) Yang dapat ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pemilihan adalah Anggota Penuh.

(2) Panitia Pemilihan ditunjuk oleh BP dan disetujui oleh DA ISTMI.

(3) Panitia Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 5 (lima) orang Anggota.

(4) Panitia Pemilihan harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum MA ISTMI diselenggarakan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan secara teknis administratif dibantu oleh Sekretariat Pelaksana BP ISTMI.

(6) Biaya pelaksanaan Pemilihan BP dan Perangkat ISTMI lainnya dibebankan kepada Anggaran Belanja ISTMI.

(7) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BP ISTMI.

 

Pasal 21
Serah Terima

(1) Formatur BP ISTMI harus mengumumkan susunan BP Inti sebelum Sidang MA ditutup.

(2) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah MA memilih BP Inti baru, BP lama harus menyerah-terimakan kepengurusannya kepada BP baru. Hal yang sama berlaku pula untuk DA dan DP ISTMI.

(3) Serah terima BP tersebut pada ayat (2) Pasal ini sekurang-kurangnya menjelaskan tentang :
a. Keuangan ISTMI
b. Inventaris ISTMI
c. Kegiatan ISTMI yang sedang berjalan
d. Hal-hal yang dianggap perlu.

(4) Serah terima DA sekurang-kurangnya menjelaskan kegiatan DA yang perlu diteruskan/ditindak lanjuti.

(5) Serah terima DP sekurang-kurangnya menjelaskan kegiatan DP yang perlu diteruskan/ditindak lanjuti.

(6) Selama jeda waktu antara terpilihnya BP lengkap yang baru dengan Serah Terima tersebut, BP lama tetap mendampingi BP baru dalam rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan organisasi, penentuan sikap organisasi dan hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan. Hal yang sama pula berlaku untuk DA dan DP sesuai dengan tugas masing-masing.

 

BAB V
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 22
Peserta

(1) Peserta MA terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta Peninjau.

(2) Peserta Penuh MA adalah Anggota Penuh dan Peserta Peninjau adalah Anggota Terbatas, Anggota Muda, Anggota Kehormatan, dan Undangan BP ISTMI.

(3) Apabila seorang Anggota Penuh tidak dapat hadir dalam MA, tetapi ingin menggunakan hak suaranya, maka hak suara tersebut dapat diwakilkan kepada anggota penuh lainnya yang tidak kehilangan hak suaranya dengan memberi Surat Kuasa bermaterai cukup.

Pasal 23
Waktu, Tempat dan Penyelenggaraan Musyawarah

(1) MA diseleggarakan 3 (tiga) tahun sekali dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh MA sebelumnya.

(2) MA diselenggarakan oleh BP, untuk menyusun acara dan materi MA, BP menunjuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

(3) Biaya penyelenggaraan MA ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh BP dalam MA.

Pasal 24
Pimpinan Sidang, Acara dan Tata Tertib

(1) Pimpinan Sidang MA dipilih oleh peserta MA.

(2) Dalam MA, Pimpinan Sidang dibantu oleh 1 (satu) Wakil Pimpinan dan 1 (satu) Sekretaris.

(3) Susunan Acara dan Tata Tertib Sidang yang disusun oleh Panitia Pelaksana Pemilihan adalah usulan yang harus disetujui oleh sidang MA.

Pasal 25
Musyawarah Anggota Khusus

(1) Musyawarah Anggota Khusus (MAK) seperti yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 6 AD dapat diselenggarakan jika memenuhi salah satu persyaratan berikut:
a. Diputuskan oleh suatu Rapat BP Lengkap yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BP Lengkap.
b. Diusulkan oleh DP dan DA serta diputuskan oleh suatu sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DP dan Anggota DA.
c. Diusulkan oleh Anggota Penuh, yang didukung oleh sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) jumlah Anggota Penuh.

(2) MAK tersebut harus diselenggarakan oleh BP selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah usul yang memenuhi ketentuan ayat (1) di atas diterima oleh BP ISTMI.

(3) Apabila setelah 2 (dua) bulan BP tidak menyelenggarakan MAK tersebut, maka DP dan DA dapat menetapkan waktu, tempat dan penyelenggaraan MAK yang diusulkan tersebut.

 

BAB VI
HARTA KEKAYAAN

Pasal 26
Uang Pangkal, Iuran, dan Pengembangan Dana

(1) Kriteria dan besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran bulanan ditetapkan oleh BP dengan persetujuan DA ISTMI.

(2) Uang Pangkal dan Uang Iuran bulanan Anggota yang dihimpun Korwil disetorkan oleh Bendahara Korwil ke Bendahara Umum ISTMI.

(3) Pemenuhan kebutuhan operasional dan event-event Korwil dibicarakan bersama antara BP Korwil dengan BP ISTMI.

(4) Untuk memperoleh dan mengembangkan dana dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga ISTMI yang dibentuk BP sesuai dengan Pasal 22 AD ISTMI.

Pasal 27
Pembukuan

(1) Tahun Buku ISTMI dimulai tanggal 1 Januari dan ditutup tanggal 31 Desember.

(2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dalam 1 (satu) tahun tersebut di atas, harus dibukukan oleh BP sesuai dengan Norma-norma Akuntansi yang berlaku di Indonesia.

(3) Pembukuan yang disusun oleh BP harus diaudit oleh Akuntan Publik (Auditor) Independen.

Pasal 28
Pengelolaan Kekayaan

(1) BP berkewajiban mengelola harta kekayaan milik ISTMI.

 

(2) Keputusan memindahkan, menggadaikan atau menjaminkan baik benda bergerak ataupun tidak bergerak milik ISTMI, harus diputuskan dalam Rapat BP yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota BP Lengkap dengan mendapat persetujuan dari DA.

 

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29
Syarat Perubahan

(1) Rencana Perubahan atau Penggantian ART ISTMI baik sebagian atau keseluruhannya hanya dapat dilaksanakan berdasarkan MAK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah Anggota Penuh ISTMI.

(2) Keputusan Perubahan atau Penggantian ART ISTMI harus disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah Anggota Penuh yang hadir dan berhak dalam MAK tersebut.

(3) Jika kuorum tidak tercapai, dilakukan Referendum untuk melaksanakan MAK untuk merubah ART.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Referendum ditetapkan oleh DA.

Pasal 30
Penutup

Perubahan ART ini merupakan amanat anggota yang disampaikan dalam MA ISTMI di Jakarta pada tanggal tiga bulan November tahun Dua ribu satu (03-11-2001) dan mulai berlaku sejak ditetapkannya dalam MAK ISTMI pada tanggal tiga puluh bulan November tahun Dua ribu lima (30-11-2005).

 

 

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 November 2005

 

Badan Pengurus ISTMI
Periode 2001–2004/5

Ketua Umum

 

 

Ir. Soenoto
Sekretaris Umum

 

 

Ir. Faisal Safa, MT.